MASA jabatan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah akan berakhir pada Mei tahun ini. Sesuai dengan bunyi Undang-Undang, dua nama sudah diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan posisi Burhanuddin.
Dirut Mandiri Agus Martowardojo dan Wadirut PT Perusahaan Pengelola Aset Raden Pardede akhirnya diajukan oleh presiden untuk mengikuti fit and propper test yang akan dilakukan oleh Komisi XI DPR RI.
Tak ada yang salah hingga tahapan ini. Masyarakat tinggal menunggu tahapan selanjutnya, yaitu, fit and propper test oleh DPR yang akan dilanjutkan dengan keputusan menerima atau menolak calon tersebut. Jika ditolak, presiden berhak mengajukan calon lain.
Jika masih ditolak, opsi berikutnya gubernur yang lama bisa menjabat kembali.
Namun ada hal yang mencurigakan akhir-akhir ini. Jauh sebelum fit and propper test dilaksanakan, beberapa anggota DPR dari berbagai fraksi sudah buru-buru perang komentar di media massa.
Rata-rata para politisi -bukan ekonom- ini melontarkan nada miring menyangkut kedua calon. Ada yang mengatakan calon tidak layak dari sisi latar belakang pendidikan, lembaga, atau bahkan track reccord mereka. Ada juga yang mengatakan calon dari luar BI kurang cocok dan dikhawatirkan tak mampu meredam korupsi di tubuh BI.
Alasan terakhir ini tergolong aneh, karena untuk membasmi korupsi di sebuah lembaga, dibutuhkan orang dari dalam lembaga itu sendiri. Padahal secara logika, tentu orang luar yang sama sekali tidak terlibat lebih mudah membasmi korupsi di lingkungan BI, karena tidak memiliki konflik kepentingan.
Tanpa bermaksud menghakimi, cara-cara DPR ini layak diperhatikan. Sebagai rakyat yang kritis, kita boleh saja mencari apa yang melatarbelakangi komentar miring ini.
Jangan-jangan ini hanyalah trik tawar menawar layaknya seorang makelar yang akan membeli mobil. Seorang makelar akan mencela mobil yang akan dibeli agar mendapat keuntungan lebih besar.
"Tuduhan" ini bukannya tak berdasar, karena ada seorang anggota DPR sendiri yang mengungkap cara-cara koleganya mencari keuntungan.
Menurut bocoran orang dalam, oknum anggota dewan sengaja melontarkan komentar-komentar miring untuk menaikkan nilai jual.
Setelah melontarkan komentar yang menjatuhkan, oknum anggota itu berharap calon yang dibidik menghubungi dan menawarkan jalan "damai" dengan tawaran tinggi.
Jika jalan itu sudah ditempuh, selanjutnya komentar miring akan berubah drastis menjadi diam, atau bahkan dukungan. Nah, menjadi tugas kita untuk mencatat, siapa saja anggota dewan yang memberi komentar miring, lalu tiba-tiba menghilang dan menyetujui calon yang sebelumnya dihujat. Jika tidak, kita akan terus tertipu oleh makelar-makelar politik. (Sumber : Tribun Jabar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar