Presiden Tegur Tifatul Terkain RPM Konten

Sabtu, 20 Februari 2010

Presiden Tegur Tifatul Terkain RPM Konten

VIVAnews - Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan teguran yang dilakukan presiden terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring bukanlah peringatan terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Menurut dia, wajar saja presiden memberikan arahan terhadap masing-masing menteri agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Jika ada draf rancangan peraturan pemerintah akan diajukan Departemen, di tahap awal harus diketahui presiden. "Intinya jangan tiba-tiba sudah ke mana-mana, di media sudah menjadi wacana publik, tapi justru di dalam sendiri belum tahu," kata Julian di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 19 Februari 2010.

Dia membantah adanya peristiwa tersebut karena kerenggangan presiden dengan sang menteri. "Tapi kalau ditafsirkan sebagai peringatan ke partai politik tertentu, rasanya tidak," ujarnya.

Kemarin, dalam sidang Paripurna, Yudhoyono meminta para menterinya berhati-hati mengeluarkan pernyataan pada publik terkait rencana penerbitan peraturan atau RPP. SBY mencontohkan tentang Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Konten Multimedia (RPM Konten).

"Banyak masalah sensitif yang bisa menimbulkan salah persepsi. Maka berhati-hatilah memberikan statemen dan komunikasi dengan publik," kata SBY dalam pengantarnya di Sidang Kabinet di Instana Negara, Kamis 18 Februari 2010.

Ada baiknya, tambah dia, pikiran masyarakat dijajaki, diajak bicara, urgensinya, arahnya, seperti apa kalau ada pengaturan dan sebagainya. Pengaturan dari pemerintah, lanjut SBY, harus melalui proses dari masyarakat luas.

RPM Konten, jelas SBY, belum sampai pada tingkatan presiden, bahkan belum pada tataran menteri. Baru pemikiran dan gagasan. "Saya pikir tidak perlu lantas digoreng di sana ke mari. Dijelaskan saja duduk persoalan hingga rakyat memahami," kata SBY.

Teguran halus kepada Tifatul ini menjadi hangat karena sang menteri adalah mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Sebelum RPM Konten ini menghangat, PKS sudah lebih dulu membuat panas Partai Demokrat karena sikapnya yang tegas dalam kasus Century. PKS merupakan satu dari tujuh fraksi yang menyatakan bail out Bank Century bermasalah.